The appendix to Presidential Regulation No. 111 of 2025 explains that non-military threats are efforts or activities—carried out without the use of weapons—that could endanger the nation’s sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire nation.

The government states that such threats can arise from various dimensions, ranging from ideology, politics, economics, social and cultural factors, technology, public safety, to legislation.

In the detailed section, the government lists a number of examples of non-military threats that need to be anticipated.

“These threats—which span ideological, political, economic, social and cultural, technological, public safety, and legislative dimensions—include, among others, the spread of banned ideologies, the erosion of nationalist values, the spread of atheism, separatism, terrorism, radicalism, information warfare, economic crises, online gambling, illegal online lending, illegal trade, piracy, theft of natural resources, the distribution and abuse of illegal drugs, and the spread of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) culture,” reads the annex to the Presidential Regulation.

The inclusion of the spread of LGBTQ culture in the list of examples of non-military threats has once again become a point of public scrutiny.

The Center for Entropy Deceleration Studies (PKPE) of the Faculty of Engineering at Gadjah Mada University (UGM) has described the repeated fires that engulfed the residence of Mutfiana, also known as Fia, in Seyegan, Sleman, Yogyakarta, as a special case.

This special case designation is based on the preliminary conclusion of a UGM expert team that suggests the fires are associated with the presence of hydrogen gas (H2) at the site.

This hydrogen gas is strongly suspected to originate from the fermentation process of organic waste from chicken slaughterhouses. For your information, Fia's family operates a chicken slaughterhouse from their home.

Sarju Winardi, a lecturer and Assistant Professor in the Department of Geological Engineering at Gadjah Mada University (UGM), who is also a member of the PKPE (Emergency Planning and Development Agency), frankly stated that his team doesn't yet have a comprehensive answer as to why this phenomenon doesn't occur at other chicken slaughterhouses.

His team's current assumption is that the hydrogen gas likely originates from organic waste, a mixture of feces, residual water, blood, and chicken feathers. This also indicates a source of another compound that is more flammable at room temperature, namely phosphine gas (PH3).

Furthermore, this organic chicken slaughterhouse has been in operation for 16 years and is reportedly cleaned occasionally.

"We haven't compared the waste management model at other locations, and we haven't found similar cases. What we've found is that it doesn't occur in other locations. This means, again, as in the previous question, this is a special case," said Sarju when met at the Seyegan District Office, Sleman, Yogyakarta Special Region, on Thursday (June 4).

"So, if we're talking about comparisons, the comparisons actually show that this is a special case, not found elsewhere," he continued.

However, Sarju said, a similar phenomenon can be scientifically observed in former landfills that previously held large amounts of organic material, such as dead animals, bones, and even graveyards. The phenomenon of phosphine gas triggering hydrogen gas combustion can occur in areas with this configuration.

"Well, that could be a reference, that's our reference. But, we haven't found anything like this in chicken slaughterhouses in Indonesia. Many cases involve septic tanks with high levels of methane (CH4). Yesterday, there was a tendency for that, so our Bomb Squad (Gegana) team measured the methane. But now the septic tank has been drained, pumped, and cleaned, but the fire is still coming out, which also strengthens the case. We suspect it's confirmed to be hydrogen," he explained.

Why is this happening now?

Sarju explained that the formation of hydrogen gas from organic waste depends on the activity of anaerobic microbacteria, namely Clostridium. The greater the number, the faster the production capacity.

"Actually, its formation doesn't take a very long time, especially since this (waste storage) has been around for 16 years, so it's a very possible time," he said.

Sarju's assumption is that the hydrogen gas is only now being released because microbial activity has reached its peak. The hydrogen gas's capacity is suspected to have reached its peak, causing it to spread out and float in the air.

"It has reached its peak, so the gas is quite large and can escape. We also believe the release is not sporadic in one place, but is continuous. So we believe this is a sign of peak bacterial activity," he said.

Therefore, the UGM PKPE team has issued several recommendations to minimize the risk of fires at Fia's house.

One of these is that the UGM team will help saturate the soil and floor of the house with an alkaline solution (lime water) to suppress the possibility of Clostridium bacteria, which play a role in producing hydrogen gas.

The mysterious fire terror at Fia's residence has been going on for almost two weeks. There have been 97 sudden fires that have ignited objects inside the house per day.

In fact, over the past two days, the spread of hotspots has spread to the shophouse where Fia and her family have taken refuge. The shophouse is located north of Fia's residence. Fia's family has mapped at least 65 hotspots since the incident began.

Suzie menjelaskan, langkah itu bisa dibaca sebagai bagian strategi AS agar bisa mengimbangi kekuatan China.

“Maksudnya kalau misalnya sampai China merangsek untuk mengambil semua berdasarkan nine dash line, dia sudah menyiapkan kekuatan yang akan menghantam mereka. Mungkin di Natuna, mungkin di Kertajati,” jelasnya.

Meski saat ini belum ada keterangan resmi bahwa akan digunakan jadi pangkalan militer, Suzie memprediksi ke depan akan melebar jadi pangkalan militer.

“Mula-mulanya sih bilang gampanglah kita bikin onderdil-onderil di situ, supaya pesawat Amerika fine. Tapi lama-lama melebar, coba aja,” terangnya.

Amien Rais siap hadapi Teddy di Pengadilan: Saya akan bawa dokter Spesialis

"Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan! Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan."

Anggota DPR RI Komisi XIII, Yanuar Arif Wibowo mendapat aduan terkait dugaan pembatasan penggunaan hijab bagi karyawati di Rita Super Mall Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Aduan ditindaklanjuti dengan menggelar inspeksi mendadak, hari ini. Pantauan detikJateng, karyawati di tempat perbelanjaan terbesar di Purwokerto ini tidak mengenakan hijab. Mereka mengenakan seragam atasan merah dan rok hitam selutu.

Dalam dialog yang terjadi, salah satu karyawati mengaku memang tidak disediakan seragam hijab. Sementara dalam kesehariannya karyawati ini kerap mengenakan hijab.

Modus investasi ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan memanfaatkan platform Airbnb terjadi di Bali. Jika tidak ada upaya untuk menyelesaikannya, pengamat memprediksi Bali sedang "menuju kehancurannya".

Mengapa merekrut rekan kerja dengan gangguan kepribadian narsistik (NPD) bisa menghancurkan bisnis Anda? Simak analisis mendalam tentang dampak ego di tempat kerja.

BEKASI, KOMPAS.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang Barat memastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus permintaan sejumlah uang yang dilakukan pria bernama Udin Samsudin alias Jebir terhadap warga Perumahan Logam Bangun Setia (LBS) 2, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Kapolsek Cikarang Barat menyebut, peristiwa yang sempat viral di media sosial itu terjadi akibat kesalahpahaman terkait kesepakatan tak tertulis yang berlaku di lingkungan perumahan tersebut.

“Yang beredar itu kan disebut pemalakan. Tapi setelah kami klarifikasi dari pihak yang diduga korban, ternyata yang bersangkutan tidak mengetahui adanya ketentuan tidak tertulis yang selama ini berjalan di lingkungan tersebut,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, AKP Engkus Kusnadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (6/2/2026).

Ajat (37), warga Rangkasbitung, Banten, sudah berbaring dan jarum untuk persiapan cuci darah sudah terpasang. Namun, prosedur yang rutin dia jalani itu batal pada Senin (02/02) pagi. Jaminan kesehatan berupa BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini menanggungnya disebut tidak aktif oleh rumah sakit.

Ajat merupakan salah satu dari jutaan warga yang terdampak "pemutakhiran data BPJS secara sembarangan" dari Kementerian Sosial, kata pengamat.

Ini adalah hal paling tidak bertanggung jawab dan kejam yang dilakukan negara dalam setahun terakhir. Tidak ada yang sebanding. 11 juta orang dihapuskan dalam semalam. Sistem BPJS Kesehatan dan jaminan sosial yang dibangun selama bertahun-tahun langsung tidak berfungsi hanya dengan satu PerMen (Peraturan Menteri). Gila.

Resto mahal kalau ada keracunan biasanya:

1. Reputasinya akan hancur lebur sampai bangkrut
2. Kalau pun tidak bangkrut, akan heboh banget sampai restorannya mengkaji ulang SOP supaya tidak kejadian lagi dan tentu saja ada orang yang harus bertanggung jawab

Kira-kira si MBG ada seperti itu tidak? Malah disuruh bersyukur. Bodoh memang, mikir gitu doang tidak sampai lu wok

Kronologi Kasus Jambret Tewas di Sleman:

Kejadian Awal (26 April 2025):

• Arsita (39) dijambret saat berkendara motor di Jalan Solo, Maguwoharjo, Sleman
• Suaminya, Hogi Minaya (43), yang kebetulan berkendara mobil Xpander di dekatnya, langsung mengejar pelaku
• Hogi memepet motor pelaku hingga 3 kali, menyebabkan motor pelaku naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi
• Kedua pelaku (RDA dan RS dari Sumatera Selatan) kehilangan kendali, menabrak tembok, dan tewas

Proses Hukum:

• Kasus penjambretan dihentikan karena pelaku meninggal
• Hogi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman 2-3 bulan setelah kejadian
• Dijerat Pasal 310 ayat 4 dan 311 UU LLAJ (kelalaian/kesengajaan menyebabkan kematian)
• Ancaman hukuman: 6 tahun penjara
• Kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan (Tahap II)
• Hogi berstatus tahanan luar dengan GPS di kaki

Penjelasan Polisi: Penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan menyeluruh, gelar perkara, dan saksi ahli untuk memberikan kepastian hukum, mengingat ada 2 korban meninggal.

Dari Sumatra, Hingga Gaza, Hingga Caracas: Bagaimana Kapitalisme Ekstraktivis Bekerja

• Banjir besar di Sumatra (sekitar 1.000 meninggal, hampir 1 juta mengungsi) disebabkan oleh deforestasi sistematis selama dua dekade untuk kebun sawit, tambang, dan industri pulp-kertas—lebih dari 200.000 hektare hutan hilang setiap tahun
• Kapitalisme global beroperasi melalui "ekstraktivisme" (Eduardo Gudynas) dan konsep "Cheap Nature" (Jason W. Moore)—perampasan alam, tenaga kerja, dan kehidupan sosial dengan biaya serendah mungkin untuk pasar global
• Gaza berfungsi sebagai "laboratorium hidup" bagi industri keamanan global, di mana teknologi militer diuji pada warga Palestina kemudian diekspor ke seluruh dunia oleh perusahaan seperti Elbit Systems, Lockheed Martin, dan Raytheon
• Penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS merupakan contoh bagaimana kedaulatan politik dihancurkan untuk membuka akses ke sumber daya alam (minyak, gas, mineral)
• Negara-negara Barat yang menuntut Indonesia menjaga "paru-paru dunia" justru memiliki saham di korporasi pelaku deforestasi dan mengimpor hasil perusakan hutan

Ketika polisi mengolok-olok keluarga seseorang, mereka bukan sedang menegakkan hukum, melainkan membuktikan bahwa mereka tidak layak memegang kekuasaan sama sekali.

Sepasang suami istri, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari, menggugat aturan penghangusan sisa kuota internet ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 273/PUU-XXIII/2025 dan menyasar Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Didi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dan Wahyu sebagai pedagang online menilai aturan tersebut merugikan konsumen, terutama pengguna internet yang menggantungkan penghasilan pada layanan digital. Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam gugatannya, pemohon menyebut regulasi tersebut tidak menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya penggunaan data internet. Selain tunduk pada regulasi telekomunikasi, penyedia layanan dinilai wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Di mana berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, serta jaminan bahwa manfaat yang diterima sesuai dengan nilai transaksi,” demikian tertulis dalam gugatan yang dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/12/2025).

Pemohon juga menilai aturan tersebut menimbulkan ketimpangan ekstrem antara pelaku usaha telekomunikasi dan konsumen karena memberi kewenangan sepihak kepada operator untuk menghanguskan sisa kuota internet. Kebijakan tersebut dinilai mencederai hak milik konsumen atas kuota yang telah dibayar lunas.

“Bahwa namun, hubungan hukum ini mengalami ketimpangan yang ekstrem (asymmetry of power) dengan munculnya kebijakan ‘penghangusan kuota sepihak’ oleh pelaku usaha saat masa aktif berakhir,” tulis pemohon.

Menurut pemohon, sisa kuota internet merupakan aset pribadi konsumen yang dilindungi secara konstitusional. “Bahwa ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran (top-up atau pembelian paket), pada detik itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas satuan volume data (gigabyte) dari penyedia jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi,” ujarnya.

Pemohon turut membandingkan kebijakan kuota internet dengan token listrik. Pemerintah dinilai tidak memberlakukan penghangusan sisa daya listrik meski tidak segera habis digunakan. “Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan norma a quo bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak konsumen atas perlindungan hukum yang setara,” tulis pemohon.

Selain itu, negara dinilai lalai melindungi konsumen karena memberikan ruang bagi operator untuk menghanguskan kuota internet melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. “Dengan memberikan ketentuan norma a quo tetap berlaku tanpa syarat perlindungan sisa kuota, negara telah melakukan pengabaian konstitusional (constitutional omission),” kata pemohon.

Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai adanya jaminan akumulasi sisa kuota data, konversi menjadi pulsa, atau pengembalian dana secara proporsional kepada konsumen.

https://m.facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion/story.php?story_fbid=1367160385443961&id=100064500378237

1. Koleksi DVD ori per akhir Desember 2025. Ada satu VCD yang make kotak biasa, makanya ditaruh disini.

2. Koleksi VCD. Kebanyakan beli di pasar loak sama cuci gudang rental.

3. DVD player Merk Philips sama Pioneer yang beli di kondisi bekas.

Ini sudah mau akhir tahun, gw ingin nge-post sesuatu tentang "pencapaian tak terduga" yang terjadi di tahun 2025. Pencapaian itu adalah bisa ngoleksi DVD dan VCD original. Mulai ngoleksi semenjak bulan September 2025 dan sejauh ini total ada 13 DVD dan 9 VCD. Ada beberapa alasan mengapa gw mulai melakukan hal gini:

1. Gw udah mulai males sama langganan streaming platform. Bayar biaya langganan per bulan belum tentu juga film yang mau ditonton tersedia. Ditambah lagi katalog streaming kayak Netflix dan Prime Video ini bisa berubah sewaktu-waktu.

2. Harga langganan makin ga ngotak. Meskipun kadang-kadang ada diskon, tapi udah terlanjur males.

3. Beli DVD tinggal milih judul film yang dimau dan itu cuma sekali bayar tanpa perlu khawatir film/serial tv bakal dihapus.

4. Banyak DVD/Blu-Ray yang bonus feature-nya gak tersedia di internet. Salah satu enaknya punya koleksi DVD ori. Mantengin covernya aja ada rasa tersendiri.

5. Masih bisa kok nemu DVD ori rilisan lokal kayak Vision dan Medialine dengan harga terjangkau. Kebanyakan sih kondisi bekas tapi masih layak. Kadang-kadang beli di pasar loak dan bisa nemu di harga Rp10k aja.

6. Gw pengen nonton film Nagabonar Jadi 2. Herannya di Vidio sekarang cuma ada film yang pertama dan ketiga. Makanya gw lagi usahain nyari DVD orinya yang rilisan NAV.

Mungkin kekurangannya kadang-kadang bisa aja DVD rilisan lokal ga ada teks Indo, tetapi sejauh ini gw ga keberatan sama hal begini.

P.S. Milih flair Science and Technology karena merasa lebih cocok untuk ngejelasin teknologi. Gimana Mod? Nanti kalau merasa ga cocok, gw bisa ganti :).

https://redlib.freedit.eu/r/indonesia/comments/1pym5ba/hobi_baru_mulai_ngoleksi_dvd_dan_vcd_original_di/